Keberadaan Terminal Liquified Natural Gas (LNG) di kawasan Tahura Mangrove Ngurah Rai di Desa Adat Intaran, mendapat penolakan dari warga setempat. 

Penolakan ini diwarnai aksi demo ratusan warga Desa Adat Intaran Sanur yang mendatangi kantor Gubernur Bali, pada Kamis 14 Juli 2022. 

Aksi demo ini dipimpin oleh Bendesa Adat Intaran, I Gusti Agung Alit Kencana. Di tengah demo, IGA Alit Kencana mengatakan tujuan demo adalah untuk memastikan ketegasan dari Gubernur Koster soal pencabutan izin pembangunan Terminal LNG yang mengorbankan kawasan Tahuran Mangrove Ngurah Rai di Desa Adat Intaran. 

Para pendemo sejatinya meminta ketegasan Gubernur Bali ketika menyampaikan pernyataan berbeda yang disampaikan oleh PT. Dewata Energi Bersih. 

"Jadi, kami ingin meminta ketegasan dari Gubernur Bali Wayan Koster karena statement beliau berbeda sekali dengan yang disampaikan oleh PT DEB," terangnya kepada awak media, Kamis 14 Juli 2022. 

Dijelaskannya, memang ada rencana pertemuan tertangal 24 Juni 2022, namun batal. Sebab Gubernur ada kegiatan lain. 

"Kami tidak tahu alasannya (batal, red)," ungkap IGA Alit Kencana.

Diterangkannya kembali, ada 2 tuntutan yang disuarakan para pendemo. Pertama, hentikan membahas tentang revisi Perda dan membuka seterang-terangnya kepada masyarakat tentang feasibility study proyek yang dinilai merugikan masyarakat Desa Adat Intaran yang menerima dampak langsungnya. 

Menurutnya, hutan manggrove sangatlah penting. Apalagi Presiden sudah mencanangkan Bali sebagai poros manggrove. Bahkan saat ini sedang giat menanam dan memelihara hutan manggrove. 

"Kegunaan manggrove adalah bisa menetralisir karbon lima kali daripada hutan tropis. Selain itu bisa menahan abrasi, tempat biota laut bertelur, dan lainnya," ujarnya.  

Dibeberkanya, Terminal LNG yang dibangun itu berada di laut dengan cara mengeruk laut sekitar 3,3 juta meter kubik. Sementara hutan manggrove yang terdampak yang mereka sampaikan sekitar 3 hektare. 

Namun pada kenyataannya setelah cek masyarakat luas lahan manggrove yang terdampak sekitar 8 hektare. 

"Kami ingin Terminal itu di Pelabuhan Benoa sesuai dengan aturannya. Kami tidak akan demo dan pak Gubernur tidak repot. Karena aturannya seperti itu. Pak Menteri Erick Tohir menyampaikan seperti itu. Bahkan sudah launching," pungkasnya.

Aksi Demo yang digelar sejak pukul 08.30 WITA itu mendapat pengawalan ketat dari TNI-Polri, Polres Klungkung, dan Polresta Denpasar berjumlah 254 orang. Demo berakhir dengan aman dan tertib pukul 12.00 WITA. 

Sementara Kapolresta Denpasar Kombespol Bambang Yugo Pamungkas dalam penjelasanya menegaskan ratusan personel dikerahkan karena selain masyarakat Desa Adat Intaran gelar demo penolakan terminal LNG di Sanur juga ada demo mahasiswa Papua yang menolak penolakan Otsus. 

Menurutnya Bali ini sedang berlangsung pertemuan penting, rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT G-20) yang berlangsung di Nusa Dua. 

"Pengamanan ini kami lakukan untuk memastikan agar demo ini tidak mengganggu jalannya pertemuan yang saat ini sedang di gelar di Nusa Dua. Jangan sampai terjadi gesekan yang dapat mengganggu ketertiban," tegas Kombes Bambang.