Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, menekankan pentingnya Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal Bali. 

Meskipun sektor pariwisata telah pulih dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui angka tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, Mahendra Jaya menyebut dukungan dana transfer tetap krusial.

Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, pada Kamis (21/11). Menurut Mahendra Jaya, rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Bali masih relatif rendah.

“Dengan dukungan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk program prioritas pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Mahendra Jaya.

Mahendra Jaya menjelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir, rata-rata TKDD menyumbang 33% dari total pendapatan APBD Provinsi Bali. 

Ketergantungan ini lebih besar di kabupaten/kota tertentu, seperti Kabupaten Jembrana yang mengandalkan TKDD sebesar 84,15%. Sebaliknya, Kabupaten Badung hanya bergantung pada 9,85% TKDD karena memiliki PAD yang jauh lebih tinggi.

Ia juga meminta peningkatan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata berkualitas di Bali. “DAK pariwisata sangat penting untuk menjadikan Bali lebih kompetitif di pasar global,” tambahnya.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Wihadi Wiyanto, menyebut kunjungan kerja ini bertujuan mengevaluasi implementasi dana transfer pusat di daerah. Ia mengapresiasi pemulihan ekonomi Bali yang didukung oleh peningkatan kunjungan wisatawan.

Namun, Wihadi mengingatkan adanya tantangan eksternal, termasuk inflasi yang mencapai 2,7% (yoy) di Bali pada 2023, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 2,61%.

Badan Anggaran DPR RI juga mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Bali dalam pembangunan MRT Bali tanpa menggunakan dana APBN atau APBD.