Aksi demo yang dilakukan mahasiswa mewarnai serangkaian pelantikan Rektor Unud periode 2021-2025, Prof. Dr. Ir. Nyoman Gde Antara, belum lama ini. 

Massa dari Aliansi Asa Udayana menuntut agar Rektor baru berkomitmen menuntaskan sejumlah masalah. Di antaranya penyesuaian biaya pendidikan di tengah situasi pandemi, dan kekerasan seksual. Terkait tuntutan mahasiswa itu, Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengingatkan agar rektor baru segera mengambil langkah konkrit

"Kami rasa tuntutan mahasiswa tersebut bisa dijadikan sebagai bahan awal untuk memulai pekerjaannya sebagai rektor," ungkap Umar, Kamis (26/8). 

Dirinya berharap rektor yang baru memiliki kemampuan untuk membawa Universitas Udayana ke arah yang lebih baik sebagaimana yang diamanatkan dalam statuta perguruan tinggi itu, yakni terwujudnya lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia unggul, mandiri, dan berbudaya.

"Kami meminta agar rektor yang baru memaksimalkan ikhtiarnya untuk mewujudkan visi Universitas Udayana yang termuat dalam statuta itu," ujarnya.

Menurut Umar, peran rektor sangat vital dalam mendorong kemajuan sebuah perguruan tinggi. Dalam konteks Universitas Udayana, rektor yang baru diminta untuk membawa perubahan dan pembaruan yang signifikan bagi Universitas Udayana secara profesional dan mampu menciptakan kolektivitas dengan semua civitas akademika. "Peran rektor sangat vital, dia tidak

Umar berharap agar rektor yang baru tidak anti terhadap kritik dan serius memperhatikan suara yang berseberan?an dengan kebijakannya. Di samping itu, rektor harus mendorong civitas akademika untuk lebih responsif dengan apa yang terjadi di luar kampus.

"Kampus jangan jadi menara gading, ia harus responsif, baik terhadap kritik internal, maupun terhadap apa yang terjadi di eksternal kampus. Saat ini, publik mendambakan peran kampus Udayana yang lebih konkrit," tambah Umar