Dalam sidang kedua kasus korupsi dana insentif daerah (DID), Mantan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti menegaskan kembali dirinya yang tidak bersalah dalam kasus tersebut.

Ia mengaku akan terus berjuang untuk memulihkan nama baiknya sebagai seorang politisi.

“Artinya saya menggunakan hak hukum saya sebagai Warga Negara Indonesia dan itu wajib dilakukan agar seimbang pemberitaannya. Karena bagaimana pun saya sedang berproses,” ucapnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Kamis 23 Juni 2022.

Dalam sidang kali ini, pihak Eka Wiryastuti membahas terkait nota keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Jaksa Penutut dari KPK.

Menariknya, usai sidang yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut, Eka Wiryastuti berbeda dengan sebelumnya yang percaya diri akan mendapatkan bantuan hukum dan politik dari PDIP dan sang ketua umum Megawati Soekarnoputeri.

Kini Eka Wiryastuti malah berbalik arah menyebut kasusnya tidak ada hubungannya dengan politik dan PDIP. Sehingga, meminta semua pihak untuk tidak mengkaitkan kasus ini dengan partai manapun.

“Jadi harap dihormati aja jangan dipelintir kemana-mana, saya ini selaku pribadi, jangan dihubung-hubungkan dengan partai manapun, saya berjuang pribadi, berjuang sendiri, demi nama baik saya, dan sekali lagi Satyam Eva Jayate,” paparnya.

Di sisi lain, dalam nota eksepsi yang memiliki tebal 19 halaman tersebut, tim penasihat hukum Eka Wiryastuti menilai jaksa penuntut umum dalam dakwaannya keliru dalam mendakwa seseorang (error in persona). Pula dakwaan tim jaksa penuntut dinilai tidak cermat.

"Dakwaan jaksa penuntut KPK itu error in persona. Karena saudari Eka sebagai bupati dan Dewa Wiratmaja sebagai staf ahli itu dalam melaksanakan tugas hanya bersifat koordinatif. Di eksepsi kami, dewa itu disuruh berkoordinasi dengan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Kalau itu menjadi bagian dianggap perbuatan melawan hukum, maka sangat berbahaya republik ini. Banyak pejabat publik di Indonesia ini nanti akan bisa duduk sebagai pesakitan," jelasnya kuasa hukum Eka Wiryastuti Gede Wija Kusuma.

Sehingga, menurutnya dakwaan yang diberikan jaksa KPK tersebut tidak cermat dan salah sasaran.

"Oleh karena itu, kualitas dari pada perbuatan pidananya itu tidak bisa dilabeling dengan representative. Saudari Eka didakwa bersama-sama dengan Dewa Wiratmaja melakukan penyuapan. Namun jaksa dalam dakwaannya tidak menyebutkan dimana disuap, berapa disuap. Locus dan tempusnya tidak terinci di sana (surat dakwaan)," katanya.

Ia juga meminta masyarakat Bali untuk tidak memberikan julukan atau label koruptor kepada kliennya tersebut. Pasalnya, sampai saat ini belum ada putusan hukum tetap atau inkracht dari majelis hakim terkait kasus tersebut.

"Mohon kiranya dalam proses peradilan ini jangan masyarakat me-labeling bahwa saudari Eka Wiryastuti itu koruptor. Karena dia dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dia sekarang ini sebagai terdakwa. Jadi nanti jika sudah ada keputusan inkracht, apakah bersalah atau tidak baru labeling itu akan menjadi bagian dari dia," ujarnya.

Sementara itu di persidangan, terhadap nota keberatan yang diajukan Eka Wiryastuti melalui tim penasihat hukumnya, tim jaksa penuntut umum KPK akan menanggapi. Dengan demikian majelis hakim memberikan waktu sepekan kepada tim jaksa penuntut umum KPK.

"Tanggapan jaksa penuntut dibacakan pada sidang tanggal 30 Juni 2022," tutup hakim ketua I Nyoman Wiguna.

Seperti diketahui, tak hanya Eka Wiryastuti, tersangka lainnya yaitu dosen Universitas Udayana I Dewa Nyoman Wiratmaja juga menjalani sidang perdana hari ini dalam berkas terpisah.

Khusus untuk Eka Wiryastuti sendiri, tim jaksa penuntut KPK dalam surat dakwaan mendakwanya dakwaan alternatif.

Dakwaan pertama, perbuatan Eka Wiryastuti diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau kedua Pasal 13 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (sumber: Suara.com)