DPRD Provinsi Bali resmi menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bali Tahun Anggaran 2025. 

Dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2024-2025, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Bali pada Selasa (26/11),

RAPBD yang dirancang dengan pendapatan sebesar Rp6,027 triliun lebih dan belanja daerah Rp6,827 triliun lebih ini disahkan.

Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, memimpin rapat yang diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan APBD 2024 dan Penyusunan APBD 2025. 

Selain RAPBD 2025, dewan juga menyetujui Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda).

Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, menjelaskan bahwa APBD 2025 akan mendukung program prioritas, termasuk: pangan, sandang, dan papan. kesehatan dan pendidikan.

Jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya, pariwisata dan penguatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp6,027 triliun, terdiri dari pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp3,58 triliun, dana transfer: Rp2,44 triliun dan pendapatan lain-lain: Rp5,70 miliar.

Belanja daerah sebesar Rp6,827 triliun akan dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Selisih anggaran akan ditutupi oleh penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp1,20 triliun.

Ranperda lain yang disetujui adalah perubahan bentuk hukum PT Jamkrida Bali menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda). 

Pj. Gubernur Mahendra Jaya berharap transformasi ini mampu meningkatkan peran Jamkrida dalam menopang perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Saat ini, Jamkrida telah mendukung lebih dari 645.074 UMKM melalui kerja sama dengan koperasi, BPR, dan LPD.

Koordinator pembahasan RAPBD 2025, Gede Kusuma Putra, menekankan pentingnya optimalisasi capaian indikator makro ekonomi Bali tahun 2024 sebagai landasan proyeksi anggaran 2025. 

Selain itu, transformasi PT Jamkrida diharapkan berkontribusi pada pemutihan kredit macet UMKM melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024.