beritabali.com/index.php/tag/Tenaga-honorer">beritabali.com/tag/Tenaga-honorer">Tenaga honorer menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang akan meniadakan tenaga non ASN instansi pemerintahan.

Salah seorang tenaga ASN di Bali, Ngurah Wira mengaku cemas dengan adanya keputusan tersebut.

Pria yang sehari-hari bertugas lingkungan Pemprov Bali itu menyebut kebijakan tersebut membuat nasibnya sebagai tenaga honorer tak jelas dan terancam kehilangan pekerjaan.

"Ya cemas lah, kita ini kan juga takut kehilangan pekerjaan," katanya saat ditemui Suara.com, Jumat 3 Juni 2022.

Ia juga berharap agar pemerintah meninjau kebijakan tersebut. Salah satunya dengan melakukan pengangkatan kepada para tenaga honorer yang sudah mengabdi cukup lama di pemerintahan.

Hal senada juga diungkapkan tenaga non ASN lain, Putri yang sehari-hari berdinas di lingkungan beritabali.com/index.php/tag/Pemkot-Denpasar">beritabali.com/tag/Pemkot-Denpasar">Pemkot Denpasar.

Baca juga:
Kebakaran di Denpasar Beruntun, BPBD Ungkap Penyebabnya

Ia pun mengaku hanya bisa pasrah dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB itu.

"Kaget juga sih, kita cuma bisa pasrah, kan itu keputusan dari pusat ya," katanya.

Pun begitu, pihaknya berharap ada sedikit keadilan dari pemerintah terkait nasib para tenaga honorer itu.

"Ada lah sedikit keadilan, kalau bisa diangkat jadi beritabali.com/tag/PNS">PNS atau PPPK tanpa tes sih harapannya, kan kita ini sudah mengabdi juga kepada negara," paparnya. (sumber:Suara.com)