Aksi demo serentak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang digelar di Lapangan Renon Denpasar berjumlah 20 peserta, yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Bali. 

Meski jumlahnya minim, para mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat dari 363 personel gabungan Polri, TNI, Satpol PP, dan Pecalang. Puluhan mahasiswa ini menolak kebijakan ekonomi pemerintah yang melemahkan daya beli masyarakat. 

Para mahasiswa berdemo sejak pukul 15.00 WITA. Mahasiswa mengendarai satu unit mobil dump truk setelah berkumpul di lapangan parkir timur Lapangan Renon. Usai dari lapangan timur para mahasiswa menuju Kantor DPRD Bali di Jalan Dr. Kusuma Atmaja Nomor 3. 

Aksi demo ini membawa spanduk bertuliskan turunkan harga BBM dan kebutuhan pokok, wujudkan Pasal 33 UUD 1945. Ada juga pamflet berisi tulisan tuntutan mereka, seperti "tuntaskan kasus kelangkaan solar", "kendalikan harga kebutuhan pokok", dan lainnya. 

Tiba di depan pintu gerbang Kantor DPRD Bali para mahasiswa ini secara bergantian berorasi. Salah seorang orator, Made Wipra Pratistita menyampaikan kritisi kepada pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). 

Dalam orasinya, para mahasiswa menyebutkan kenaikan BBM ini akan berimbas kepada kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya dan sangat berpengaruh ke daya beli masyarakat. 

"Kenaikan harga BBM dilakukan secara bertahap hingga Juni mendatang. Kenaikan harga BBM ini membuat kami sebagai mahasiswa dan rakyat merasa resah. Sebagai mahasiswa yang orang tua mengalami dampak dari kebijakan ini berusaha untuk menyuarakannya lewat aksi ini," terang Made Wipra.

Para mahasiswa juga mendesak pihak Pemprov Bali dan DPRD Bali untuk bersurat kepada Menteri Perekonomian dan Presiden Jokowi untuk menolak kenaikan harga BBM. Sebab, para mahasiswa melihat beberapa daerah di Bali, khususnya di Klungkung sudah terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok. 

Apalagi, Bali saat ini mulai bangkit setelah diporak-porandakan pandemi covid-19, kurun waktu 2 tahun lamanya. Seharusnya pemerintah berusaha memulihkan masalah ekonomi yang terpuruk ini sehingga pulih kembali. 

"Mengapa pemerintah pusat mengambil langkah yang bisa berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat ? Inilah yang kami kritisi dan kita kaji sama-sama. Kami berharap Pemprov Bali menolak kebijakan itu," harap Made Wipra. 

Beberapa saat berorasi di depan pintu gerbang kantor Dewan, para mahasiswa minta izin masuk untuk bertemu dengan anggota dewan untuk menyerahkan rekomendasi tuntutan penolakan. 

Setelah beberapa saat berorasi di depan gerbang dewan tersebut, para mahasiswa meminta izin untuk masuk bertemu dengan anggota dewan guna menyerahkan rekomendasi penolakan mereka. Tapi ditolak masuk oleh petugas dari Polri dan Satpol PP yang berjaga di pintu gerbang. 

Sempat terjadi perdebatan karena alasan kantor sudah tutup dan anggota dewan sudah pulang. Sehingga para mahasiswa mengalah dan kemudian menyegel pintu gerbang dengan membentang spanduk yang mereka bawa sebagai bentuk protes. 

Selanjutnya, mahasiswa hanya bisa berorasi dari luar pintu gerbang. Selesai berorasi para mahasiswa membubarkan diri dikawal aparat kepolisian.