Persoalan SMA Negeri Bali Mandara bergulir ke DPRD Bali. Ketua DPRD Provinsi Bali mengajak pihak yang mendukung sekolah ini bertemu di gedung DPRD. 

Pihak Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) dan alumni meminta digelar pertemuan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. 

“Ajakkan Ketua DPRD bertemu pada tanggal 13 Juni 2022 kita sambut dengan gembira. Kita minta Ketua DPRD Bali mengundang pihak eksekutif dan seluruh pemangku kepentingan dalam pertemuan tersebut. Bila perlu undang juga gubernur. Jangan setengah-setengah dan berlarut menyelesaikan persoalan kebijakan ini,” kata Wakil Ketua Umum DPP Persadha Nusantara Dr. Gede Suardana, Sabtu (3/6/2022). 

Suardana mengatakan pihak FKPP telah mengirimkan kembali surat kepada Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama untuk meminta pada pertemuan nanti melibatkan pihak eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya.

FKPP meminta DPRD Bali mengundang pihak eksekutif, yaitu Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Bali Prof. Damriyasa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Dr. KN Boy Jayawibawa, Kepala SMA/SMK Bali Mandara, serta masing-masing fraksi di DPRD Bali. 

“Kita sudah bersurat agar ketua DPRD Bali mengundang semua pihak yang terlibat. Kita ingin mendenarkan dasar kebijakan penghapusan sistem pendidikan SMA Bali Mandara,” ujar mantan ketua KPU Kabupaten Buleleng ini. 

Persoalan SMA Negeri Bali Mandara bergulir ke DPRD Bali. Ketua DPRD Provinsi Bali mengajak pihak yang mendukung sekolah ini bertemu di gedung DPRD. 

Pihak Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) dan alumni meminta digelar pertemuan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. 

“Ajakkan Ketua DPRD bertemu pada tanggal 13 Juni 2022 kita sambut dengan gembira. Kita minta Ketua DPRD Bali mengundang pihak eksekutif dan seluruh pemangku kepentingan dalam pertemuan tersebut. Bila perlu undang juga gubernur. Jangan setengah-setengah dan berlarut menyelesaikan persoalan kebijakan ini,” kata Wakil Ketua Umum DPP Persadha Nusantara Dr. Gede Suardana, Sabtu (3/6/2022). 

Suardana mengatakan pihak FKPP telah mengirimkan kembali surat kepada Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama untuk meminta pada pertemuan nanti melibatkan pihak eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya.

FKPP meminta DPRD Bali mengundang pihak eksekutif, yaitu Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Bali Prof. Damriyasa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Dr. KN Boy Jayawibawa, Kepala SMA/SMK Bali Mandara, serta masing-masing fraksi di DPRD Bali. 

“Kita sudah bersurat agar ketua DPRD Bali mengundang semua pihak yang terlibat. Kita ingin mendenarkan dasar kebijakan penghapusan sistem pendidikan SMA Bali Mandara,” ujar mantan ketua KPU Kabupaten Buleleng ini. 

Sementara itu, pihaknya akan menghadirkan FKPP, alumni SMA/SMK Negeri Bali Mandara, serta menggandeng tokoh dan pemerhati pendidikan Bali. 

“Kita akan adu data dan argumentasi. Kita juga telah siapkan rekomendasi kepada pemerintah,” ujarnya. 

Sebelumnya, saat FKPP dan alumni SMA Negeri Bali Mandara ke DPRD tak satupun anggota DPRD yang menerima audensi mereka di gedung dewan. Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama pun mengajak FKPP dan alumni bertemu pada Senin (13/6/2022).