Mahasiswa Bali Tuntut Pemerintah Batalkan Pemotongan Anggaran Pendidikan
Mahasiswa Bali Tuntut Pemerintah Batalkan Pemotongan Anggaran Pendidikan
GOOGLE NEWS
BERITADENPASAR.COM, BALI.
Gerakan Mahasiswa Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (FRONTIER) Bali menggelar aksi simbolik dengan mengirimkan karangan bunga dan menaburkan bunga di depan Kantor Kementerian Keuangan Wilayah Bali pada Senin (tanggal).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemangkasan anggaran pendidikan oleh pemerintah.
Kepala Divisi Agitasi Propaganda FRONTIER-Bali, I Wayang Sathya Tirtayasa, menyatakan bahwa pemangkasan anggaran ini menjadi ancaman serius bagi dunia pendidikan.
“Pendidikan sedang berduka bukan tanpa sebab. Pemerintah memangkas anggaran pendidikan, padahal seharusnya sektor ini menjadi prioritas,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal FRONTIER-Bali, A. A. Gede Surya Sentana, menambahkan bahwa kebijakan pemangkasan ini menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam menangani masalah pendidikan. Menurutnya, tidak menjadikan pendidikan sebagai program utama merupakan bentuk pengabaian terhadap hak pendidikan masyarakat.
“Ini merupakan pengkhianatan terhadap dunia pendidikan. Biaya kuliah yang tinggi masih menjadi keluhan utama masyarakat, dan pemangkasan anggaran ini hanya akan memperburuk keadaan,” tegasnya.
Pemangkasan anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang sebelumnya mencapai Rp 56,6 triliun menjadi Rp 14,5 triliun berdampak langsung pada berbagai program beasiswa, di antaranya:
-
Beasiswa KIP dipangkas 9 persen dari pagu awal.
-
Beasiswa BIP terkena pemangkasan 10 persen.
-
Beasiswa ADIK mengalami pemotongan 10 persen.
-
Beasiswa KNB dipangkas 25 persen.
-
Bantuan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (BPPTNBH) serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) diefisiensi hingga 50 persen.
Kebijakan ini berpotensi menyebabkan ribuan mahasiswa kehilangan beasiswa dan menghambat akses pendidikan bagi mahasiswa baru di tahun 2025.
Selain itu, pemangkasan dana operasional perguruan tinggi dapat berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang berisiko mempersulit akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Dalam aksi ini, FRONTIER-Bali menuntut pemerintah pusat, khususnya Presiden RI, untuk menjadikan pendidikan sebagai program prioritas utama.
Mereka mendesak agar anggaran pendidikan tidak dipangkas dan pemerintah harus menjamin pendidikan gratis sesuai amanat konstitusi.
“Pemerintah harus memastikan pendidikan tetap terjangkau bagi semua anak bangsa, bukan justru lebih fokus pada program makan siang gratis,” pungkas Surya Sentana.
Aksi ini mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap masa depan pendidikan di Indonesia dan menjadi seruan kepada pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan.
Editor: Wids
Reporter: bbn/tim
